Pengusaha Pariwisata Italia dikeluhkan Pemkab

Seorang pengusaha asing berkebangsaan Italia, Mr. Lukka, terus mendapat kecaman dari sejumlah kalangan, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda Touna). Pasalnya, Direktur PT. Walea Dive Resort yang mengembangkan usaha pada sektor kepariwisataan di kawasan Tanjung Kramat, Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Unauna ini, diduga melakukan operasi dengan secara illegal, alias tidak sesuai Izin Pemerintah Sulawesi Tengah.

Sementara tanah seluas 3 Ha yang diberikan untuknya, hanya merupakan hak atas penguasaan tanah, sebagaimana diatur UU Agraria. Bukan Hak Guna Usaha (HGU).
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tojo Unauna Alfian Kasim SH menyampaikan hal tersebut kepada kepada koran ini di ruang kerjanya, Senin (24/11). Menurut Alfian, dalam aturan agraria, tanah yang digunakan sepanjang garis pantai diukur dimulai dari garis pantai pasang tertinggi ke wilayah daratan.
Namun, pada kasus ini, Mr. Lukka sudah menguasai daratan dan juga mencaplok wilayah perairan di sekelilingnnya.
"Jelas ini sudah melanggar aturan," katanya geram.
Selain itu menurut Alfian, Mr. Lukka diduga telah melakukan pelanggaran beraktivitas terhadap para nelayan yang kerap melintasi kawasan perairan memancing di depan lokasi yang digarapnya.
Kondisi seperti ini dinilai Alfian bisa berdampak negatif terhadap hasil tangkapan nelayan setempat.
Kembali untuk memediasi masalah ini setelah mediasi pertama gagal, pemerintah daerah bersama pihak legislatif mengundang Mr. Lukka untuk menghadiri rapat dengan pendapat dengan pemerintah di gedung DPRD Touna, Selasa (25/11) kemarin. Jika Mr. Lukka tidak hadir, Alfian menganggap ini merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap pemerintah daerah.
"Artinya yang bersangkutan sudah dua kali diundang tetap tidak mengindahkan undangan. Apalagi, undangan tersebut yang langsung ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD yang diwakilih Wakil Ketua I Moh. Afnan, SH," ujarnya.
Hal senada dilontarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Unauna Drs. Hamsim Pandipa, MH.
"Kami pun telah beberapa kali memanggil serta mendatangi untuk menemui Mr. Lukka, tetapi beliau tetap memakai prinsipnya sendiri," ungkapnya kesal. Namun, Hamsim mengaku, pihaknya tetap berupaya menempuh pendekatan persuasif. "Agar Mr. Lukka bisa tunduk dengan Aturan," tegasnya.
Ia menginformasikan, selain problem penguasaan kawasan perairan, Mr. Lukka juga kerap dikeluhkan dalam hal pembayaran upah terhadap tenaga kerjanya.

(Suara Sulteng) Rabu, 26 Nopember 2008

...Lanjutan...

Pemkab Touna Bakal Evaluasi Proyek 2008

Pemerintah Kabupaten Tojo Unauna dalam waktu dekat bakal melakukan evaluasi terhadap realisasi proyek pembangunan 2008 untuk seluruh wilayah kabupaten.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kabupaten Tojo Unauna Mahmud Lahay, SE. mengatakan, dalam evaluasi tersebut nantinya, jika ditemukan ada proyek yang tidak diselesaikan sesuai dengan kontrak kerja, maka pemerintah daerah akan memutuskan kontrak sesuai presentase yang dikerjakan pihak kontraktor.
Dikatakan Mahmud, proyek-proyek yang pengerjaannya tidak dapat diselesaikan tahun ini, akan ditender kembali pada awal tahun 2009 nanti.
Sementara itu, di tempat terpisah pengawas proyek CV. Anutapura, Alam menjelaskan, proyek pembangunan pagar PPI di Desa Labuan Kecamatan Ampana Kota milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tojo Unauna yang dikerjakan sepanjang 1300 meter dengan volume anggaran Rp. 109,16 juta, juga masuk dalam APBD 2008. Ia mengatakan, pekerjaan pembangunan pagar tersebut sudah berkisar 90%. Ia yakin, pekerjaan ini akan tuntas pekan depan. (Bud)

(Suara Sulteng) 26 Nopember 2008

...Lanjutan...

Caleg Jangan Ubar "JANJI PALSU"

Info Touna, Hanya tinggal persoalan waktu saja, masyarakat Tojo Unauna (Touna) bakal merayakan pesta demokrasi sebagai wujud menuju masyarakat yang demokratis. Belum lagi, bagi para Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang bakl berkompetisi dalam Pemilu 2009 mendatang.

Dalam rangka memenangkan Pemilu 2009 mendatang, para Caleg tersebut mengagungkan visi untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah Abdul Fatah Maloto SH yang merupakan Caleg Nomor Satu dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan).
Abdulah Fatah yang ditemui Koran ini dikediamannya, Senin (17/11) mengatakan siapa pun berhak untuk mencalonkan diri sebagai senatornya rakyat selagi Ia memiliki kemampuan dan basis massa yang jelas.
Menurut pimpinan partai nomor urut 17 itu, dengan berbekal data empiris disertai tujuan mulia untuk perjuangan kepentingan rakyat maka memenuhi impian tinggal selangkah lagi.
"Yang pasti, bisa mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan yang sangat ini telah mencapai 54% karena hak itu telah diberikan oleh Tuhan Maha Kuasa kepada manusia sejak dalam kandungan," kata Fatah.
Disamping itu, kata Fatah, sebagai seorang legislator jangan semata-mata banyak berjanji, janji yang lama belum dipenuhi terus memberi janji baru lagi. Hal ini akan melukai perasaan rakyat serta dianggap sebagai perbuatan amoral juga one prestasi.
"Olehnya, jika ingin dipilih maka lebih baik memberikan sesuatu yang nyata dibutuhkan oleh masyarakat jangan hanya menebar janji-janji palsu," tandas Fatah.
Masyarakat sudah tidak bisa lagi sekedari dijanji belaka karena hal itu telah membodohi mereka selama ini.
Menurut Tokoh Muda Touna, Zainal kepada Koran ini, jika ingin dipilih oleh masyarakat, harus bisa penuhi janji dan memang selama ini diketahui kerap memperjuangkan kepentingan rakyat.

(Info Baru) Selasa 18 Nopember 2008 ...Lanjutan...

Kemiskinan Touna Masih Tinggi, Damsik: Pembangunan Mengacu Sektor Ekonomi

Ampana, Nampaknya Pemerintah Daerah Tojo Unauna memiliki PR cukup berat terkait pemberantasan kemiskinan masih menggerogoti penduduk di daerah yang dijuluki Bumi Sivia Patuju ini. Disebutkan, angka kemiskinan penduduk daerah saat ini berada pada di posisi 53 persen. Informasi tersebut disampaikan Bupati Tojo Unauna Drs. H. Damsik Ladjalni kemarin.

Ia mengatakan, mengatasi problem masih tingginya angka kemiskinan penduduk di daerah ini, tidak mudah seperti membalik talapak tangan. Namun juga, perlu adanya upaya dan kerja keras melalui program yang digulirkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyentuh langsung masyarakat. Untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah dalam hal mewujudkan masyarakat yang mandiri.
Cita-cita ini lanjut bupati tertuan dalam strategi pembangunan dalam menuntaskan kemiskinan, yakni strategi pembangunan mengacu pada sektor eknomi dan strategi pembangunan sosial kemasyarakatan. Program pembangunan ekonomi kemasyarakatan. Program pembangunan ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan lanjut dia dengan program prioritas, yakni revitalisasi pertanian, peningkatan investasi dan ekspor non migas, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi dalam usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan daya saing industri dan manufaktur, pembangunan perdesaan, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan wilayah khusus serta peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Terkait pengembangan investasi di daerah ini, alhamdulillah mulai terbukti dengan adanya sejumlah investor yang menanamkan modalnya di daerah ini. Seperti pabrik pengelohan minyak kepala, pabrik pembuatan tripleks serta investasi di sektor lainnya." Kedepan dalam desain tata ruang Tojo Unauna Kecamatan Ampana Teta akan dijadikan sebagai kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Di harapkan melalui investasi yang masuk akan menekan angka kemiskinan didaerah ini,"tambahnya berharap. Sementara itu khusus program sosial kemasyarakatan pemerintah daerah memprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, peningkatan akses masyarakatan terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, penanggulangan kemiskinan, peningkatakan perlindungan kesejahteraan sosial, perbaikan iklim ketenaga kerjaan, pembangunan kependudukan keluarga kecil berkualiats serta pemuda dan olah raga, pemulihan ketertiban masyarakat, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat miskin Pemerintah Daerah menyiapkan alokasi dana dalam APBD sebesar 1 Milyar untuk pengobatan Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin.
Ini patut pula didukung adanya data valid tentang penduduk miskin yang akan dilibatkan dalam program tersebut," terangnya. Dengan beberapa fakta program yang tengah digulirkan saat ini baik pemberdayaan dengan investasi yang masuk ke daerah serta pembangunan sosial kemasayarakatan lainnya dapat menekan kemiskinan. "Kami berharap kemiskinan di daerah ini terus ditepis melaui upaya dan kerja keras pemerintah daerah saat ini," pungkasnya dalam kesempatan yang lain. (Nas)

(Luwuk Post) 14 Nopember 2008 ...Lanjutan...

Proyek Air Bersih Tumbulawa Tahap Perampungan

Ampana, Proyek pembangunan sarana air bersih yang digulirkan di desa Tumbulawa Kecamatan Unauna memasuki tahap perampungan. Informasi tersebut disampaikan kepala desa Tumbulawa Iwan S. Muhammad kepada Luwuk Post kemarin.

Menurutnya, proyek yang ditalangi melalui dana sharing senilai Rp. 741 juta ini telah diralisasikan pembangunnnya dengan persentase pekerjaan 60 persen.
"Bulan Desember mendatang pekerjaannya dipastikan akan segera rampung, saat ini sudah 60 persen yang direalisasikan," terangnya.
Kata dia, item pekerjaan yang tengah dirampungkan tersebut antaranya pekerjaan pembangunan Bak penampungan air yang terletak sekitar 5 KM dari pemukiman warga desa setempat. Selain bak penampungan, pemasangan pipa yang melintasi dasar laut kesumber air mulai dilakukan.
"Pipanisasi juga sementara dilakukan," katanya. Sementara itu untuk item pekerjaan pemasangan fasilitas air di rumah-rumah penduduk telah dirampungkan oleh pelaksana proyek di tiga dusun yakni Dusun Tumbulawa, Dusun Lindo, serta Dusun Patoyan.
"Kran air dirumah-rumah penduduk sudah dipasang juga," ungkapnya.
Dengan program tersebut lanjut kades dapat dipastikan kedepan, masyarakat tak akan kesulitan lagi untuk mendapatkan air bersih, seperti yang dialami saat ini.
"Jumlah penduduk di desa kami sekitar 700 jiwa yang membutuhkan air. Dengan program ini masyarakat tak perlu lagi harus memakai perahu menempuh jarak 5 KM untuk mengambil air," tutur kades. Iapun berharap pekerjaan dapat dirampungkan sesuai kontrak kerja, sehingga masyarakat segera menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah tersebut. (Nas)

(Luwuk Post) 19 Nopember 2008 ...Lanjutan...